Inilah 3 Asas Penting dalam Proses Penyusunan APBN

Posted on

Bagaimana sih Proses penyusunan APBN di Indonesia? anda ingin tahu lebih detail? silahkan baca terus artikel ini sampai selesai.

proses penyusunan apbn

APBN merupakan alat suatu negara untuk mengatur pendapatan dan belanja negara, hal ini sebagaimana yang telah dibahas dalam artikel tujuan dan fungsi APBN.

Salah satu cara untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam suatu negara adalah penyusunan anggaran untuk pendapatan dan belanja negara atau Penyusunan APBN.

Mengapa anggaran menjadi hal penting dalam mencapai kemakmuran rakyat?

Hal ini tidak lain karena dengan penyusunan APBN maka pendapatan yang diterima negara dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemakmuran rakyat sedangkan belanja negara dapat dikontrol dengan efektif sehingga terhindar dari pemborosan atau pengeluaran yang tidak penting.

Mengingat betapa pentingnya fungsi APBN maka sudah selayaknya penyusunan APBN harus dilakukan dengan baik.

Dalam negara kita Dalam penyusunan APBN harus berdasarkan pada 3 asas penting yaitu asas kemandirian, asas penghematan dan asas penajaman prioritas pembangunan.

Apa itu asas kemandirian, penghematan dan prioritas pembangunan??

Untuk selengkapnya tentang Asas APBN silahkan simak dalam uraian berikut ini:

Asas-asas Penting Dalam Penyusunan APBN

Sebagaiman disebutkan di atas bahwa untuk menyususun APBN yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat maka APBN harus disusun dengan melandaskan pada 3 asas penting, selengkapnya tentang asas-asas dalam penyusunan APBN adalah sebagai berikut:

1. Asas Kemandirian

Asas kemandirian mengandung makna bahwa dalam pembuatan APBN segala macam jenis pembiayaan negara harus didasarkan pada kemampuan negara, adapun pinjaman luar negeri hanya dipakai untuk pelengkap.

Dari pengertian ini maka dapat diambil poin singkat bahwa pembiayaan negara sebisa mungkin harus menggunakan dana negara, apabila dana negara belum cukup untuk menutup pembiayaan tersebut maka baru diambil langkah dengan berhutang pada luar negeri.

2. Asas Penajaman Prioritas Pembangunan

Asas ini mengandung arti bahwa dalam menyusun APBN harus mengutamakan pembiayaan-pembiayaan yang mempunyai manfaat yang tinggi.

Dengan adanya asa ini maka diharapkan pembiayaan yang ada dalam APBN lebih mengutamakan pembiayaan untuk pembangunan daripada untuk konsumsi atau pembiayaan yang kurang penting.

3. Asas Penghematan (Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas)

Asas penghematan mengandung arti bahwa belanja negara yang akan disusun dalam APBN harus menghindari pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pemborosan atau pengeluaran yang tidak produkstif.

Proses Penyusunan APBN yang baik sesuai Undang-undang Indonesia

Setelah memahami asas-asas yang mendasari penyusunan APBN, maka dibawah ini akan dibahas proses penyusunan APBN, bagaimanakah cara menyusun APBN?? Selengkapnya simaklah gambar dan penjelasan berkut ini:

proses penyusunan apbn indonesia

Langkah Pertama

Langkah pertama dalam proses penyusunan APBN adalah penyusunan RAPBN (rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara).

RAPBN yang disusun pemerintah merupakan atas dasar dari usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara.

Adapun bentuk usulan tersebut adalah Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP).

DUK meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat rutin sedangkan DUP meliputi usulan pembiayaan untuk pembangunan.

Langkah Kedua

Langkah kedua dalam penyusunan APBN adalah pengajuan RAPBN yang telah dibuat pemerintah Kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Langkah Ketiga

Langkah ketiga dalam penyusunan APBN adalah Pembahasan RAPBN oleh DPR. Pembahasan RAPBN yang dilakukan DPR disini adalah menentukan apakah RAPBN diterima ataukah RAPBN yang diusulkan pemerintah ditolak.

Langkah Keempat

Langkah terakhir dalam penyusunan APBN ini merupakan langkah penentu, disini DPR memutuskan untuk menerima RAPBN yang telah dibahas atau menolaknya, Jika RAPBN diterima maka RAPBN tersebut disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk melakasanakan APBN yang telah sah tersebut, sebaliknya apabila RAPBN yang diusulkan pemerintah ternyata ditolak DPR maka pemerintah diharuskan menggunakan APBN tahun sebelumnya.

Demikianlah pembahsan Asas-asas dan proses penyusunan APBN dalam ekonomikontekstual, semoga anda menjadi paham tentang proses penyusunan APBN dan asas-asas APBN.

Gravatar Image
Saya Adalah Seorang Pendidik yang Fokus pada Ilmu Ekonomi. Melalui Situs ini Saya Publikasikan Materi Ekonomi yang bisa diakses secara Gratis. Profil Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *